Akselerasi Digitalisasi Daerah: Bapenda Parimo Gelar Capacity Building TP2DD Bersama Bank Indonesia
PARIGI MOUTONG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Parigi Moutong terus memacu transformasi digital di sektor keuangan daerah. Langkah strategis ini diwujudkan melalui agenda Capacity Building Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang berfokus pada penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) Roadmap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) periode 2026-2030.
Bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulawesi Tengah, kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan visi jangka panjang dalam menciptakan ekosistem transaksi yang transparan, akuntabel, dan efisien di seluruh wilayah Parigi Moutong.
Poin Utama Roadmap ETPD 2026-2030
Dalam pertemuan tersebut, dibahas beberapa poin krusial yang akan menjadi tulang punggung digitalisasi daerah selama lima tahun ke depan:
"Roadmap 2026-2030 ini bukan sekadar dokumen formalitas, melainkan panduan kita untuk memastikan Parigi Moutong tetap kompetitif dan transparan dalam pengelolaan keuangan di era digital." — Perwakilan Bapenda Parimo.
Sinergi dengan Bank Indonesia
Pihak Bank Indonesia Sulawesi Tengah memberikan apresiasi atas proaktifnya Pemkab Parigi Moutong dalam menyusun rencana aksi ini. Sebagai mitra strategis, BI berkomitmen memberikan pendampingan teknis serta data makro untuk memastikan target-target dalam Roadmap ETPD dapat tercapai secara realistis dan berkelanjutan.
Digitalisasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik tanpa harus mengantre di loket fisik.
- Peningkatan Kanal Pembayaran Non-Tunai: Optimalisasi penggunaan QRIS, e-commerce, dan mobile banking untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah.
- Integrasi Sistem Keuangan: Memastikan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terhubung dalam satu ekosistem data yang terintegrasi guna meminimalisir kebocoran PAD.
- Penguatan Infrastruktur Digital: Memetakan wilayah yang masih membutuhkan penguatan jaringan internet untuk mendukung transaksi digital di tingkat kecamatan hingga desa.
- Edukasi Masyarakat: Program literasi digital bagi wajib pajak agar lebih nyaman beralih dari pembayaran tunai ke digital.
